LUSTRUM VII UNLA ORASI ILMIAH DAN DISKUSI PUBLIK DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., L.L.M.

Senin, 10 April 2017 09:33:20 WIB Oleh : Administrator


image

Dalam perjalannya selama kurang lebih 17 tahun, reformasi di bidang hukum dan penegakan hukum menunjukkan indikasi yang belum menggembirakan yang ditandai dengan kecemasan masyarakat terhadap praktek penegakan hukum, terutama ditujukan kepada tindak pidana korupsi dan tindak pidana dalam penyelenggaraan Negara.

Kondisi Hukum saat ini lebih sering menuai kritik daripada pujian. Berbagai kritik diarahkan baik yang berkaitan dengan penegakkan hukum , kesadaran hukum , kualitas hukum, ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia.

Berkaitan dengan permasalahan hukum tersebut penegakan hukum di Indonesia dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan praktek hukum dapat menimbulkan sikap apatisme masyarakat sehingga dua problem hukum tersebut perlu dicarikan alternatif pemecahannya dan rekomendasi.

Dengan adanya masalah tersebut, menggugah Universitas Langlangbuana Bandung untuk mengadakan refleksi pada lustrum yang ke 7 (Tujuh) dan Dies Natalis UNLA ke 35 melalui kegiatan Orasi Ilmiah dan diskusi publik dengan Tema PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN.” dalam rangkaian Sidang Senat Terbuka Universitas Langlangbuana bertempat di Wisma Buana Hari Rabu, 5 April 2017 yang disampaikan oleh salah satu tokoh pejuang hukum di Indonesia yaitu bapak  Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Agung RI yang pernah mengungkapkan bahwa “penegakan hukum merupakan kewibawaan suatu negara, apabila penegakan hukum di suatu negara tidak bisa diciptakan maka kewibawaan negara tersebut pun runtuh/menurun (2013).”  

Dalam orasinya Artidjo menyatakan bahwa penegakan hukum harus mencerminkan perwuudan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, karena di dalam hukum selalu ada ruang the golden rule atau akal semesta yang dapat menyinari masyarakat yang senantiasa berupaya menggapai kemajuan peradabannya. Tegaknya keadilan selalu menuntut adanya bahan bakar keadilan, yaitu kejujuran, keberanian, keikhlasan, dan persistensi (ketekunan).

Lebih lanjut, dalam hubungannya dengan peran pendidikan tinggi dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang berkeadilan, Ardjito mengatakan warga pendidikan tinggi harus menghasilkan pikiran yang berkualitas dan dituntut untuk selalu memperluas wawasan pengetahuan, memperpeka sensitivitas moral komunitas kampus, dan persistensi meningkatkan keunggulan bangsa.

 

Nantia Rena (Humas Unla)